Anonymous
Telah dituliskan: Agustus 9, 2014 Filed under: dear, Diary, Sastra | Tags: Cinta-Asa dan Perjuangan Tinggalkan komentarBila ada yang paling misterius dalam dunia ini pasti itu adalah pertemuan, sebab kita tidak tau kapan dan dengan siapa kita akan bertemu serta bagaimana pertemuan itu mempengaruhi kehidupan kita. Pertemuan tidak terjadi secara kebetulan tapi merupakan rancangan Tuhan yang telah tercatat di buku-Nya jauh sebelum kita ada. Bisa saja pertemuan itu terasa aneh, tampak dramatis dan tidak kita inginkan namun sebenarnya ia menunjukkan ada the invisible hand yang menguasai manusia, dimana manusia tidak punya wewenang mengubah hal sekecil apapun di dalamnya. Perkara bagaimana kita mengelola pertemuan itu sehingga bisa mencerahkan hidup, itu perkara yang sudah diserahkan Tuhan untuk diurus manusia sendiri.
Pertemuan yang mengesankan bukanlah pertemuan yang panjang dan akhirnya menciptakan persahabatan dengan lika-liku ujian. Pertemuan yang sederhana, kebetulan, sangat singkat dan membekas kadang kala bisa seperti pecahan mozaik terbesar dalam hidup, tak sengaja kita temukan karena Tuhan Yang Maha Pemurah membantu kita menemukannya.
Dan pecahan mozaik terbesar dalam hidupku adalah seorang perempuan muda, cantik dan anonymous. Tak sempat kutanyakan namanya karena pertemuan kami sangat singkat. Tapi justru pertemuan itu yang nanti akan menjadi turning point, titik belok dalam hidupku dan membangun siapa diriku dewasa nanti. Sebab perempuan muda, cantik dan anonymous itu sempat menisbahkan sebuah pesan agung, sederhana saja sebenarnya, namun mengandung daya magis, menghipnotis dan terus bergema dalam keabadian.
(Destiny)
Piala Dunia dan Euforia Korporasi
Telah dituliskan: Juni 24, 2014 Filed under: Artikel | Tags: Demokrasi, Neokolonialisme Tinggalkan komentar
Akibat kekecewaan atas alokasi dana yang sangat besar dari pemerintah untuk penyelenggaraan Piala Dunia, rangkaian aksi protes dari masyarakat -yang menggabungkan diri dalam gerakan anti FIFA dan Piala Dunia- masih terjadi di kota-kota besar Brazil seperti Sao Paolo, Porto Alegre dan Rio de Janeiro.
Tidak kurang dari US$ 11,5 milyar pemerintah Brazil mengganggarkan dana untuk pembangungan sarana-prasarana seperti stadion, bandara, transportasi perkotaan dan perbaikan infrastruktur. Sepertiga dari anggaran tersebut digunakan untuk membangun stadion baru dan renovasi stadion yang ada di dua belas kota. US$ 1,9 milyar dialokasikan untuk mengamankan berlangsungnya turnamen dengan menurunkan 150 ribu tentara, 20 ribu petugas keamanan sewaan dan 170 ribu pekerja umum.
Dana sebesar itu dirasa sangat berlebihan untuk membangun sarana-prasarana yang hanya digunakan untuk satu bulan. Pemerintah Brazil dinilai telah kehilangan prioritas ditengah kondisi kemiskinan ekstrem yang menimpa masyarakatnya.
Demonstran juga mengendus aroma mark up dari proyek piala dunia setelah laporan auditor pemerintah memperlihatkan ada pembengkakan biaya yang besar terutama dalam pembangunan stadion. Dilaporkan biaya pembangungan stadion di Brasilia naik tiga kali lipat menjadi US$ 900 juta dari harga perkiraan awal yang ditentukan pemerintah.
Ini meningkatkan kecurigaan terjadi kolusi antara politisi dan perusahaan kontruksi. Biaya itu dituding mengalir ke partai berkuasa dan partai oposisi untuk kepentingan pemilihan presiden Oktober mendatang.
Lebih dari satu juta masyarakat tumpah di jalanan. Mereka membawa spanduk-spanduk bertuliskan FIFA Go Home, We Need Food not Football. Sebelum upacara pembukaan dimulai, dengan perintah dari pengadilan polisi menggusur rumah-rumah penduduk yang berada di dekat Stadion Marcana sehingga 2000 penduduk kehilangan tempat tinggal. Alasan pemerintah adalah demi modernisasi dan kebutuhan pengamanan. Bentrokan antara petugas keamanan dan demonstran pun tidak bisa dihindari sehingga korban sipil berjatuhan. Kerusuhan terus merambat ke kota-kota lain. Agaknya, lebih sulit bagi pemerintah Brazil menjadi tuan rumah daripada menjadi pemenang tropi.
Euforia Korporasi dan Ironisme Kemiskinan
Presiden Dilma Rousseff optimis ajang piala dunia ini akan membantu pemulihan ekonomi Brazil. Namun para ekonom memprediksikan hal sebaliknya. Sejak tahun 2013 hingga menjelang pembukaan piala dunia, ekonomi Brazil terus melambat. Ini disebabkan karena fokus belanja pemerintah tertuju pada event olahraga saja, sementara alokasi pengeluaran yang mampu menstimulus konsumsi rumah tangga diperketat. Inflasi tetap tinggi diatas 6%. Neraca perdagangan kuartal kedua tahun 2014 mengalami defisit dengan penurunan ekspor sebesar 3,3% dan kenaikan impor 1,4%. Industri menyusut dan produktivitas akan terganggu sepanjang piala dunia berlangsung.
Pakar ekonomi Gradual Investimentos, Andre Perfeito menjelaskan, skenario terburuk dari kegiatan besar tersebut adalah terpangkasnya nilai produk domestik bruto Brazil sebesar 0,3%, sehingga pertumbuhan ekonomi diprediksi tidak lebih dari 2%. Ini disebabkan karena pemberlakuan “games day” atau hari libur khusus yang dicanangkan pemerintah saat pertandingan berlangsung sehingga kantor dan pabrik-pabrik di Brazil akan tutup agar karyawan dapat menonton pertandingan.
Tentu ini akan mengganggu produksi dan stabilitas ritel di seluruh Brazil. Sementara dari sisi pariwisata, dilaporkan 20 perusahaan besar menunda perjalanan bisnisnya karena adanya kemungkinan gangguan transportasi udara di bandara.
Pemerintah Brazil harus mengantisipasi akibat dari defisit anggarannya. Belajar dari pengalaman Yunani sebagai penyelenggara Olimpiade Athena 2004, tingginya pengeluaran negara untuk membiayai penyelenggaraan Olimpiade tersebut mengakibatkan Yunani melampaui anggarannya.
Total kredit Yunani membengkak sehingga terjadi booming finansial yang segera merambat ke seluruh Eropa. Eropa goyang. Lalu menuntut Yunani melakukan kebijakan uang ketat dengan memotong anggaran sektor publik dan meningkatkan pajak. Langkah ini justru memancing krisis sosial dan kerusuhan di jalan-jalan besar di Athena.
Padahal saat itu Yunani merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eurozone antara tahun 2000-2007. Lalu bagaimana dengan Brazil yang prestasi ekonominya tidak begitu menawan dan Standar & Poors telah memotong peringkat kredit Brazil akibat perlambatan ekonomi yang terus-menerus? Bukankah berarti Brazil dibayang-bayangi bencana moneter dan krisis sosial yang besar setelah ini? Padahal saat ini saja sepertiga dari penduduk Brazil yakni sekitar 58 juta orang berpenghasilan kurang dari US$ 1/hari, tinggal didaerah-daerah kumuh, malnutrisi, kelaparan, tingkat pengangguran dan kerawanan sosial yang tinggi.
Lalu siapa yang diuntungkan dalam penyelenggaraan Piala Dunia Brazil ini? Tentu saja FIFA dan perusahaan besar yang digandengnya. Kolumnis Forbes Mike Ozanian menganalisis bahwa sedikitnya US$ 4 milyar akan masuk ke kas FIFA. Pendapatan ini terutama datang dari penjualan hak siar TV, dana sponsor dan penjualan tiket. Pendapatan ini 66% lebih tinggi dari total pendapatan yang dihasilkan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Salah satu keuntungan besar itu berasal dari penjualan hak siar TV kepada Eurovision yang mencapai US$ 1.7 miliar.
Sejak adanya peningkatan penyiaran lewat TV yang terjadi pada akhir era 90-an, manfaat ekonomi dari piala dunia pun ikut bertambah. Dari hak siar TV piala dunia tahun 2002 dan 2006, FIFA telah berhasil memperoleh penjualan total US$ 2 milyar. Dibandingkan dengan penjualan hak siar TV untuk 3 kali Piala Dunia di era 90-an kepada European Broadcasting Union, angka itu baru mencapai US$ 310 juta.
Piala dunia telah meningkatkan pendapatan FIFA hingga 11 kali lipat sejak tahun 1998. Bahkan, belum usai piala dunia Brazil, FIFA telah melakukan pelelangan hak siar TV berbahasa Inggris untuk piala dunia 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar. Hak siar jatuh kepada Fox Sport yang berhasil mengalahkan harga lelang ESPN dan NBC.
Dana sponsor yang masuk ke kas FIFA juga tidak kecil. Korporasi-korporasi besar pemilik merek dagang Adidas, Coca Cola, Sony, Emirates, Hyundai Motor Co. VISA dan sebagainya telah menyumbang US$ 1.35 milyar ke kas FIFA. Oleh sebab itu, FIFA mendesak pemerintah Brazil untuk memberikan pembebasan pajak dan kegiatan komersil selama piala dunia berlangsung termasuk meminta untuk membuat beberapa undang-undang yang mengizinkan penjualan minuman beralkohol yang diproduksi perusahaan-perusahaan sponsor.
Dominasi Korporatisme
Merupakan keniscayaan sistem kapitalisme memprioritaskan kepentingan kelompok-kelompok korporasi. Seringkali kedaulatan sebuah negara tunduk pada kepentingan kelompok korporasi ini. Sebab, dalam pandangan kapitalisme negara adalah sekumpulan lembaga ekonomi dan pemerintah merupakan lembaga ekonomi kecil yang statusnya dipersamakan dengan swasta. Sementara perusahaan-perusahaan merupakan lembaga ekonomi utama yang menguasai ekonomi negara.
Dari sinilah, maka segala sesuatunya harus disesuaikan dengan paham korporatisme, yaitu bahwa pemerintah adalah salah satu lembaga negara yang khusus dan tugas utamanya adalah menjalankan kekuasaan. Pemerintah menjalankan kekuasaan tapi tidak memiliki kekuasaan tersebut. Sementara lembaga- lembaga lain menguasai negara tapi tidak menjalankan kekuasaan. ***
One Wing Bird
Telah dituliskan: Juni 2, 2014 Filed under: dear, Diary Tinggalkan komentarMencari seseorang yang berkualifikasi di semua bidang dalam sebuah tim, tim apapun itu, sebaiknya dilupakan saja. Meski klise, ‘no body perfect’ adalah fakta yang tidak terbantahkan. Allah tidak pernah menciptakan manusia yang sempurna. Kita selalu lebih disini dan kurang disitu. Oleh karena itu, hal fundamental dalam manajemen sumber daya manusia adalah menerima perbedaan dan mentransformasinya menjadi kekayaan.
Meminjam analogi Luciano de Crescendo, setiap kita adalah burung bersayap sebelah. Sehebat apapun kita, meski terus belajar, berjuang, berdoa dan bermeditasi, kita tetap hanya akan memiliki sebelah sayap. Kita akan mampu terbang hanya kalau mau berpelukan erat dengan yang lain. Keyakinan berlebihan bahwa kita bisa go ahead tanpa bantuan orang lain akan membuat kita bernasib sama dengan seekor burung bersayap sebelah namun memaksa diri untuk terbang.
Di dalam perusahaan misalnya, tidak pernah kita temui pemimpin berhasil tanpa kemampuan bekerja sama dengan karyawan. Di keluarga, tidak pernah kita temukan keluarga bahagia tanpa kesediaan berpelukan dengan anggota keluarga yang lain. Bahkan sosok Nelson Mandela dan Kim Dae Jung bahkan mau berpelukan dengan orang yang dulu pernah menyiksanya.
Apalagi kalau kegiatan berpelukan ini dilakukan dengan penuh cinta. Itu tidak hanya akan mentransformasi kegagalan menjadi keberhasilan, namun juga membuat segalanya menjadi menyenangkan. []
Surat Untuk Aulia Dini (part 6)
Telah dituliskan: Januari 31, 2014 Filed under: dear, Diary Tinggalkan komentar
Hallo, Dini. Assalamualaikum. Apa kabar? Sombong sekali tidak pernah lagi mampir ke mimpiku. Bahagiakan kamu?
Beberapa hari lalu aku melintas di depan rumahmu. Awalnya tidak ada niat lewat dan mampir kesana, sampai aku mendengar lagu kesukaanmu -entah darimana dan tiba-tiba saja. Kuputuskan untuk singgah. Dan seperti biasa mama menyambut, memelukku lalu menangis. Ah, suasana biru seperti inilah yang selalu kuhindari. Ternyata saat itu, Mama benar-benar merindukanmu, Din. Ia sedang membuat jus pokat kesukaanmu. Satu ceret. Padahal tidak ada siapa-siapa di rumah. Lalu aku jadi curiga, jangan-jangan kamu yang menggerakkanku mampir ke rumahmu untuk menghabiskan semua jus pokat itu? 
Hampir dua tahun aku tidak mengunjungi rumahmu. Aih, bukan lantaran sibuk, Din. Hanya sok sibuk. Tapi semuanya kulihat masih sama. Aroma parfum di kamarmu yang kosong, potret kelakar kita di bangku ayunan di halaman, potret dirimu yang tidak sabaran mengajari Amir rumus phytagoras, TV, meja makan bahkan vas bunga. Semuanya tetap sama. Mama sengaja tidak mendekor ulang.
Setiap kali aku kesana, Mama selalu bercerita hal yang sama, berulang-ulang. Sampai aku hapal detailnya. Ramadhan 2008, di meja makan kamu meminta Mama menyediakan kursi dan piring kosong untuk kawan-kawan barumu, setelah shalat kamu seperti sedang mengajar, menasehati kawan-kawan barumu untuk rajin mengaji, jalan raya yang kosong kamu lihat sebagai taman yang indah. Mata apa yang kamu pakai, Din? Sampai-sampai kami tidak bisa melihat taman indah dan kawan-kawan barumu itu? Dan malam itu, pukul 2 pagi, setelah tahajjud, dua jam sebelum sahur, kamu pamit tidur. Seperti kebiasaanmu sebelum tidur kamu berkata, “Allah, Dini tidur dulu ya..”
Dan itulah awal spasi yang panjang diantara kita.
Retno sudah menikah, Din. Dengan Son Goku senpai-mu. Ia istri yang baik. Sudah kukatakan padanya tidak apa-apa, tapi ia terus merasa bersalah. Ia merasa berkhianat. Ah, padahal aku yakin sebenarnya kamu berterima kasih padanya kan, Din? Pernah suatu kali kami bercerita tentang masalah ini. Lalu pelan-pelan ia menangis, perasaan bersalahnya terlalu dalam. Aku tak mampu mengobatinya. Sekarang aku tidak pernah lagi ingin membahas masalah itu, bahkan membahas dirimu dengannya!
Jadi, setiap kali aku merindukanmu, Din, merindukan momen anak-anak Phindy, aku ga tau harus membaginya dengan siapa. Indah semakin sibuk. Sulit menemukan waktu untuk bertemu. Mungkin tahun depan dia akan diangkat menjadi bagian dari Middle Management atau Executive Financing Officer di sebuah bank swasta nasional. Minggu lalu ibunya yang baik hati itu meninggal dunia. Menyusul Kak Riris. Sakitnya komplikasi. Kami lupa dikabari. Allahummagfirlaha warhamha.
Azura Mioko lagi diklat accounting di Jakarta. Ia sedang membangun karir di lembaga keuangan non bank berbasis syariah. Sedangkan Heditia masih di Jogja. Resolusi sederhananya yang dulu hanya ingin menjadi guru madrasah sore, mengajari anak-anak belajar Iqra’, nyebrang jadi jurnalis profesional. Sekarang ia berstatus sebagai reporter ulung di Jawa Pos. Seandainya kamu masih ada, Din, kamu pasti jadi ahli hukum yang adil. Habis kamu galak sih.. suka nyubit lagi. hehehe.
Lalu aku?
Hahaha…. Aku ya gini-gini aja, Din. Masih blingsatan mencari diriku sendiri. Tapi tenang, I enjoy my life and living in my best.
Benar-benar kangen Dini. Kangen anak-anak Phindy. Bahkan kangen rival-rival kita, Cikalis and the Kid. Hahaha… All of you had completed me. Build myself. Show my way. Thank you for caring :]. Tentang Cikalis, sepertinya mereka masih eksis, tapi ya udah ga pernah perform lagi. Udah gantung acapela. Klub kepenulisan kita juga masih eksis. Ga nyangka masih terus bertahan, padahal di awal engap-engap karena harus swadana. Uga dan Amir juga sudah dewasa. They are growing up well. Be more handsome. Persis kamu yang cantik. Semakin santun dan shalih.
Over all, lagu yang tiba-tiba aku dengar kemarin itu, lagu kesukaan Retno juga, Din. Lagu kalian berdua. Aku kutip liriknya ya, “aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah engkau bangkitkan, mungkinkah kau akan kembali, menemaniku menulis lagi..” []
Ada yang datang, ada yang pergi, ada juga yang ingin kembali. Pematangsiantar, 31 Jan 2014, 03.00 am.
Redenominasi: Efisiensi Fiat Money?
Telah dituliskan: Januari 17, 2014 Filed under: Artikel | Tags: Ekonomi Islam, Ekonomi Nasional, Fiat Money 4 KomentarTahun 2014 pemerintah kembali menunda rencana redenominasi rupiah akibat masih rentannya ekonomi global. Redenominasi rupiah adalah kebijakan Bank Indonesia untuk memangkas tiga angka nol pada mata uang rupiah tanpa mengurangi nilai tukarnya. Langkah ini diambil untuk mengatasi inefisiensi nilai nominal uang yang semakin tinggi akibat tergerus inflasi. Saat ini, uang Rp 100.000 menjadi pecahan uang kertas terbesar kedua di dunia setelah 500.000 dongwan Vietnam. Ini dirasa sangat tidak efisien baik dalam transaksi harian maupun pembukuan. Sehingga, setelah diredenominasi uang Rp 100.000 akan setara nilai tukarnya dengan Rp 100.Uang Rp 1.000 setara dengan Rp 1.
Namun, belakangan sudah berkembang rumor bahwa banyak kalangan menolak keras rencana redenominasi ini. Mereka antara lain:
- Sastrawan keberatan kalau sajak Chairil Anwar yang berbunyi “aku ingin hidup seribu tahun lagi” diganti menjadi :”aku ingin hidup satu tahun lagi”.
- Para da’i sejuta ummat tidak mau diganti menjadi “da’i seribu ummat”.
- Biolog tidak setuju kalau binatang kaki seribu diganti menjadi binatang kaki satu.
- Titiek Puspa keberatan kalau lirik lagu “jatuh cinta sejuta rasanya” diganti jadi hanya “seribu rasanya”.
- Para artis tidak setuju acara malam sejuta bintang dikurangi jadi malam seribu bintang.
- Para jutawan tidak mau disebut “ribuwan”.
- Teks pidato yang berisi ungkapan “beribu-ribu maaf” sulit diubah jadi “bersatu-satu maaf”.
- Abu Nawas-pun keberatan kalau cerita Seribu Satu Malam diubah jadi “Satu Malam”.
- Bupati Kepulauan Seribu keberatan kalau menjadi Bupati Kepulauan Satu.
- Marga Pasaribu keberatan menjadi Marga Pasatu.
- Ahli bahasa tidak setuju kalau ungkapan “mengambil langkah seribu” menjadi “mengambil langkah satu”, atau “seribu janji” menjadi “satu janji”.
- Matematikawan akan bingung karena 1 km = 1.000 m berubah menjadi 1 km = 1 m
Hehehe, it’s just a joke. Overall, redenominasi menjadi bukti tambahan inefisiensi sistem fiat money. Perbedaan nilai nominal dan nilai intrinsik menunjukkan ketidakadilan mata uang. Berbeda bila kita menggunakan sistem emas dan perak. 1 dinar tidak akan berubah menjadi 0,0001 dinar. Dinar (emas) dan dirham (perak) memiliki puchasing power dan simplifikasi unit account yang stabil. Kandungannya tetap sama yaitu emas 22 karat seberat 4,25 gram. Negara mana yang saat ini menggunakan sistem mata uang emas dan perak? Jawabnya adalah Israel. Maka dari itu, Israel jarang sekali terdengar ekonominya dihantam krisis ekonomi. []
Ilusi MDGs dan Peningkatan Kesehatan Kaum Ibu
Telah dituliskan: Januari 14, 2014 Filed under: Artikel | Tags: MDGs, Politik Luar Negeri AS Tinggalkan komentar
Salah satu problematika yang masih menghantui kaum ibu saat ini adalah tingginya tingkat angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) mencatat AKI tahun 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran, meningkat menjadi 359/100.000 pada 2012. Sedangkan kematian bayi (usia 0-11 bulan) sebesar 34/100 ribu kelahiran. Sedangkan WHO mencatat AKI Indonesia mencapai 450/100.00 kelahiran. Wilayah yang paling rentan dengan kematian ibu adalah wilayah Indonesia Timur. Di Papua AKI per 100.000 kelahiran mencapai 620 kasus, Papua Barat (573), Maluku Utara (387) dan Sulawesi Tengah (379). UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 10.000 wanita di Indonesia meninggal setiap tahun karena masalah dalam kehamilan dan persalinan dan 150.000 anak meninggal sebelum usia lima tahun. Besaran angka itu menobatkan Indonesia sebagai negara dengan AKI tertinggi se-Asia Tenggara.
Sesuai kesepakatan dalam deklarasi MDGs (Milenium Development Goals), Indonesia terus didorong untuk menekan AKI dan AKB ini sehingga pada tahun 2015, AKI maksimal 102/100.000 kelahiran dan AKB hanya 23/100.000 kelahiran. Secara global, PBB dan lembaga-lembaga internasional telah mendesign berbagai program untuk menekan angka kematian ibu dan anak dan diimplentasikan ke negara-negara yang terikat kesepakatan MDGs.
Mulai tahun 2010 PBB telah meluncurkan Strategi Global untuk Kesehatan Perempuan dan Anak-anak yang bertujuan untuk memperbanyak bidan terlatih, akses terhadap kontrasepsi dan perawatan melahirkan terampil, pencegahan penyakit menular dan pendidikan masyarakat yang lebih kuat. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menggulirkan semisal Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu yang diluncurkan September 2013 silam, program Jampersal, sister hospital dan safe motherhood programme.
Namun, upaya yang ditempuh untuk menekan AKI dan AKB masih jauh panggang dari api. Langkah pemerintah dinilai belum efektif karena berfokus pada tindak penanganan bukan pencegahan. Melemahnya peran pos pelayanan terpadu dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta berbagai infrasturktur medis yang minim dan belum merambah sampai ke pelosok desa merupakan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat AKI dan AKB tinggi.
Selain itu, faktor perbaikan gizi masyarakat terutama pada ibu hamil sepertinya luput dari perhatian. Padahal, terpenuhinya kebutuhan nutrisi ibu hamil merupakan faktor paling penting agar ibu dan bayi selamat dalam persalinan. Ibu hamil dari kalangan keluarga miskin beresiko lebih besar gagal dalam persalinan karena cakupan nutrisi yang minim dan sempitnya akses terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. UNICEF menjelaskan bahwa disparitas antara masyarakat dan kelompok sosial-ekonomi dalam sektor kesehatan di Indonesia terlihat sangat jelas. Tingkat kematian balita di kalangan keluarga miskin lebih besar tiga kali lipat dibandingkan keluarga kaya. 85% ibu-ibu miskin dengan tingkat pendidikan rendah di desa-desa terpencil melahirkan dengan fasilitas kampung bukan dengan fasilitas medis.
Perbaikan gizi dan peningkatan kualitas kesehatan memang merupakan mimpi bagi kaum miskin. Sebab pemerintah sangat abai terhadap kualitas hidup masyarakatnya. Ini bisa dilihat dari besaran alokasi dana kesehatan dalam APBN. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan hanya memberi porsi minimal 5% untuk anggaran kesehatan dari total APBN. Pemerintah lebih suka meningkatkan porsi pembayaran utang luar negeri sebesar 20% APBN setiap tahun anggaran. Bahkan pemerintah tidak pernah benar-benar merealisasikan porsi 5% itu. Alokasi anggaran kesehatan RI tahun 2012 dan 2013 hanya 2,1%, menurun dari tahun 2011 yang persentasenya sebesar 2,2%.
Dengan demikian, anggaran kesehatan di Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan sejumlah negara low income country. 22 dari 36 negara berkategori low income country (dengan PDB perkapita dibawah US$ 1.025) telah mengalokasikan 11% anggarannya untuk sektor kesehatan. Bahkan, tiga negara berpendapatan rendah di Afrika (Rwanda, Tanzania dan Liberia) telah berani mengalokasikan dana sektor kesehatan hingga 16%.
Di tengah komitmen untuk menekan tingkat AKI dan AKB, yang terjadi di negeri ini justru sektor kesehatan semakin diliberalisasi, investasi asing sektor kesehatan semakin massif digalakkan dan kapitalisasi kesehatan masyarakat makin tampak dengan hadirnya program BPJS dan SJSN.
Secara global pun, langkah-langkah yang ditempuh PBB dan lembaga-lembaga internasional belum berhasil menekan tingginya AKI dan AKB. Setiap dua menit di suatu tempat di dunia, seorang perempuan meninggal akibat komplikasi kehamilan dan kemungkinan bayinya yang baru lahir untuk bertahan hidup sangat kecil. Pada setiap wanita yang meninggal, 20-30% menderita masalah yang signifikan dan kadang-kadang seumur hidup karena kehamilan mereka.
Untuk mencapai target MDGs terkait dengan mengurangi tiga per empat angka kematian ibu dan anak hingga tahun 2015, WHO merancang sejumlah langkah konkret diantaranya adalah memperluas cakupan imunisasi, memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dunia untuk mengurangi angka malnutrisi, memperbanyak tenaga kesehatan terampil, memperbaiki sarana dan prasarana sanitasi lingkungan serta menyediakan suplai air minum bersih dan sehat.
Namun, terjadi tumpang tindih antara kebijakan dan sistem. Target-target tersebut justru dilaksanakan dengan mesin kapitalisme yang bekerja untuk menghilangkan subsidi-subsidi publik, meminimalisir peran negara dan mengkapitalisasi sektor-sektor vital dalam masyarakat. Bagaimana mungkin kualitas kesehatan kaum ibu dan anak-anak bisa ditingkatkan tetapi akses terhadap fasilitas kesehatan semakin sempit karena swastanisasi sektor kesehatan? Bagaimana mungkin masyarakat dapat mengakses air minum bersih dan sehat sementara pengubahan status air dari public goods menjadi private goods gencar dilaksanakan? Bagaimana mungkin sebuah negara mampu membangun infrastruktur kesehatan dengan mengalokasikan anggaran yang besar jika sumber pendapatan negara hanya mengandalkan pos pajak dan pos utang, sementara sumber-sumber alam diserahkan ke korporasi-korporasi raksasa? []
Efektivitas Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II
Telah dituliskan: Desember 26, 2013 Filed under: Artikel | Tags: Demokrasi, Ekonomi Nasional, Fiat Money, pertumbuhan ekonomi Tinggalkan komentarRupiah kembali runtuh ke level psikologis Rp 12.000 per US$ setelah current acccount kembali mencatat nilai defisit. IHSG melemah dan terjadi kenaikan permintaan dolar AS yang signifikan di pasar uang. Current account diproyeksikan akan berada di kisaran 3,3-3,7% hingga akhir tahun yang mengindikasikan ekonomi Indonesia berada di zona kuning karena normal defisit inflasi berada pada kisaran 2%. |
| Untuk lolos dari kondisi ini, pemerintah kembali merumuskan dua paket kebijakan lanjutan guna mengatasi defisit transaksi berjalan yang kian melebar setelah menelurkan empat kebijakan pada Agustus. Dua paket kebijakan itu berkaitan dengan pengendalian neraca dagang melalui pos ekspor dan impor.
Di bidang ekspor, pemerintah mengeluarkan ketentuan mengenai Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan harapan bisa memperkuat daya saing sektor industri dan mendorong kinerja ekspor. Melalui fasilitas KITE, perusahaan akan mendapatkan kemudahan prosedural, pelayanan pengawasan dan perizinan dalam pengembalian bahan baku yang diimpor untuk produksi dengan tujuan ekspor. Termasuk adanya insentif untuk industri barang antara (intermediate goods). Sementara di bidang impor, pemerintah memberlakukan kenaikan tarif PPh pasal 22 dari 2,5% menjadi 7,5% atas komoditas impor tertentu untuk mengendalikan total impor. Komoditas yang jadi sasaran kenaikan tarif ini adalah 502 jenis barang impor meliputi barang elektronik dan telepon seluler, kendaraan bermotor kecuali kendaraan listrik dan kendaraan berpenumpang lebih dari sepuluh penumpang, tas, baju, alas kaki dan perhiasan, termasuk parfum, furnitur dan perlengkapan rumah tangga. Dengan kenaikan tarif pajak ini, sekaligus penerapan fasilitas KITE, diharapkan impor bisa ditekan dan industri dalam negeri akan terangsang untuk meningkatkan produksi barang sebagai substitusi impor barang. Namun, langkah ini dinilai para ekonom tidak menyentuh esensi, impact-nya sangat kecil dan terlalu berorientasi jangka pendek. Kebijakan tersebut tidak mampu mengubah profil neraca perdagangan dari negatif menjadi positif. Kebijakan yang digelontorkan pemerintah sudah terlalu banyak sehingga tidak fokus, tumpang tindih dan bersifat tambal sulam diikuti pula dengan ketidakkonsistenan menjalankan kebijakan yang telah dirumuskan. Untuk pos impor misalnya, defisit neraca dagang terbesar justru berasal dari impor bahan bakar minyak (BBM). Neraca migas menjadi penyumbang utama defisit karena total impornya masih sangat tinggi. Totalnya pada September 2013 tidak kurang dari US$ 3,6 miliar. Sedangkan impor 502 jenis barang yang jadi sasaran PPh pasal 22 itu porsinya tidak begitu besar. Belum mengingat sebagian konsumen Indonesia mengidap demonstration effect pada barang-barang yang bersifat elastis. Artinya, semakin tinggi harga produk-produk lux justru semakin menggelitik konsumen untuk membelinya. Sehingga, kenaikan tarif produk-produk tersebut sangat kecil impact-nya untuk menurunkan total impor. Tapi bukan berarti pula pemerintah mengalihkan kenaikan tarif ini ke pos migas. Minyak dan gas merupakan komoditas vital bagi masyarakat baik konsumsi individu maupun konsumi industri, sehingga wajar saja konsumsi migas masyarakat masih sangat tinggi. Pemerintah harus mengupayakan ketersediaan pasokan aman migas bagi kebutuhan domestik. Program-program penghematan bahan bakar yang bertujuan untuk menurunkan konsumsi minyak dengan melakukan pemangkasan subsidi BBM adalah bentuk lain dari pragmatisme kebijakan ekonomi kita. Justru, yang harus dilakukan pemerintah adalah memaksimalkan potensi pengelolaan minyak mentah. Saat ini 70% persen pertambangan migas malah dikelola oleh asing. Bila seluruh potensi itu dikelola pemerintah, pemerintah bisa bebas dari ketergantungan impor migas dan mampu menyediakan pasokan migas bagi industri yang muaranya adalah tumbuhnya iklim bisnis domestik. Sekarang bergantung pada political will pemerintah. Selain itu, pos impor pada sektor non migas didominasi impor bahan-bahan pangan. Indonesia paling rajin impor sembako. BPS melaporkan Indonesia masih mengimpor 29 komoditas utama pangan seberat 13,43 miliar kg dengan total nilai menembus US$ 6,75 miliar dalam kurun waktu Januari-September 2013. Biji gandum dan meslin memiliki andil paling tinggi dengan total US$ 1,82 miliar berasal dari Australia, Kanada, Amerika Serikat, India, dan Ukraina. Disusul impor terbesar kedua, gula tebu dengan total US$ 1,25 miliar. Ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor kian hari kian meningkat. Hampir seluruh komoditas pangan diimpor seperti beras, jagung, daging, kedelai, gula, biji gandum, dan lain-lain. Tentu ini ironi bagi sebuah negeri agraris. Menjadi ironi pula bagi sebuah negeri kelautan bila garam pun masih harus diimpor. Kondisi ini terjadi tentu karena minimnya dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Padahal lebih dari 30% tenaga kerja Indonesia bergerak di bidang pertanian dengan luas lahan sebesar 82,71% dari seluruh luas lahan (indonesia.go.id). Karena itu macetnya produksi pangan berefek ganda, yaitu inflasi dan kerugian pada petani lokal. Di sisi ekspor, fasilitas KITE tidak meng-cover bagaimana agar industri bisa mengakses bahan baku utama dan bahan baku penolong murah sehingga menghindari produksi berbiaya tinggi, keringanan pajak, insentif dan subsidi produksi. KITE lebih ditujukan untuk menarik investor asing dengan harapan capital inflow mampu menstimulus aktivitas produksi. Padahal faktanya, peningkatan investasi asing sering kali merupakan kedok baru bagi imperialisme di bidang ekonomi. Quo Vadis Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang bebas dari intervensi negara lain karena tegak di atas instrumen fundamental yang kokoh yaitu sistem kurs emas dan perak, tidak menerapkan pasar derivatif dan perbankan ribawi yang bekerja seperti jaring-jaring sawah. Ekonomi Islam akan menciptakan sistem bisnis yang kondusif dengan berbagai mekanisme yang telah ditentukan sehingga kegiatan ekonomi akan berputar dengan sehat dan menciptakan pembangungan ekonomi yang progresif. Kebutuhan domestik diprioritaskan sehingga masyarakat bisa mudah mengakses berbagai kebutuhan individu maupun kebutuhan produksinya. Namun, sistem ekonomi merupakan bagian integral dari sebuah ideologi. Ekonomi kapitalistik merupakan bagian integral dari ideologi kapitalisme. Begitu pula sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ideologi Islam. [] |
VOC Ala Paman Sam (Kontroversi Modernisasi Kedubes AS di Jakarta)
Telah dituliskan: Desember 26, 2013 Filed under: Artikel | Tags: Demokrasi, Neokolonialisme, Politik Luar Negeri AS Tinggalkan komentar
RENCANA modernisasi kawasan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jakarta merupakan bagian dari komitmen Pemerintah AS terhadap program kemitraan komprehensif dengan Indonesia. Proyek senilai US$ 450 juta ini dijadwalkan rampung 2017. Panitia proyek berencana merelokasi gedung bekas Kantor Perdana Menteri Sutan Sjahrir karena modernisasi kantor kedubes ini membutuhkan tanah seluas 36.000 meter dengan rencana rancang bangun gedung utama sepuluh lantai, gedung-gedung penunjang, gedung parkir, ruang tunggu konsuler dan tiga pintu gerbang eksklusif. Dengan postur bangunan sebesar itu, maka Kantor Kedubes AS untuk Indonesia ini menjadi Kantor Kedubes AS terbesar ketiga setelah kantor kedutaan besarnya di Irak dan Pakistan.
Rencana modernisasi kawasan Kantor Kedubes AS ini tentu tidak bisa dipandang sebagai masalah teknis belaka. Sebab Konsensi Wina 1961 menyebutkan kantor-kantor perwakilan diplomatik berhak menjalankan misi politik, ekonomi, militer bahkan intelijen di negara penerima. Semakin megah kantor kedutaan besar suatu negara mengindikasikan semakin besar pula hegemoni negara tersebut di negara penerima.
Kantor kedutaan besar merupakan miniatur negara tamu, di mana area kedutaan secara konvensi dianggap sebagai area ekstrateritorial atau wilayah negara tersebut yang tidak sepenuhnya tunduk pada yuridiksi hukum negara tuan rumah. Para staf diplomatik memiliki kekebalan hukum yang meliputi kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima, kekebalan kantor perwakilan, kekebalan korespondensi diplomatik sehingga dokumen-dokumen berstempel diplomatik bebas pengecekan kepabeanan serta bebas kewajiban membayar pajak.
Apalagi, bila melihat Kedudukan AS sebagai negara dengan misi global dan selama ini telah menunjukkan konsentrasinya yang besar untuk Indonesia, pemegahan kantor kedubes ini menjadi urusan yang penting bagi AS. Wajar bila Presiden Barack Obama suatu kali pernah menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah kedua bagi AS.
Mengapa di Indonesia?
Setelah Irak dan Pakistan, tentu AS memiliki motif-motif ideologis menjadikan Indonesia sebagai second home bagi mereka. Meskipun pembangunan gedung kedubes itu akan mengedepankan sisi-sisi humanis dan mengaplikasikan sentuhan budaya Indonesia seperti dekorasi corak anyaman bambu dan motif kain batik, menggunakan teknologi ramah lingkungan, menerapkan teknik konstruksi hijau berupa penadahan air hujan, bio-retention, panel surya serta lapisan pelindung matahari, namun agenda politik AS di Indonesia tidak bisa disembunyikan dengan rancang bangun yang dikesankan seolah-olah friendly tersebut.
Politik luar negeri yang ditampilkan AS selama ini telah membangkitkan semangat anti AS dari penduduk dunia termasuk Indonesia, sehingga pembangunan gedung kedubes yang kental mengekspos aspek ke-Indonesiaan diharapkan mampu mengurangi paranoia masyarakat Indonesia terhadap AS. Sedikitnya ada dua motif yang melatarbelakangi mengapa Indonesia terpilih sebagai the second home bagi AS; motif geoekonomi dan geopolitik.
Pertama, motif geoekonomi. Pembangunan Kedubes AS di Jakarta juga tidak terlepas dari strategi ekonomi AS di kawasan regional ASEAN dan Asia Pasifik. Baik ASEAN maupun Asia Pasifik – dengan APEC – nya merupakan sebuah blok ekonomi prospektif dan tangguh. APEC misalnya, telah menguasai 55% PDB dunia, 40% pasar internasional dengan total perdagangan sebesar 49,2% dan pertumbuhan rata-rata diatas 5%. Kepentingan ekonomi AS tentu sangat besar terhadap negara-negara di kawasan ekonomi regional ini terutama saat Eropa masih lesu dibanting krisis. Sebagai salah satu negara kunci baik di ASEAN maupun APEC, Indonesia dengan potensi pangsa pasar bahan baku dan konsumsi tidak kurang dari 200 juta jiwa, memaksa AS untuk terus merapatkan diri dengan Indonesia.
Di sisi lain, China – sebagai negara yang digadang-gadang akan menggantikan posisi AS – semakin meluas pengaruh ekonominya di negara-negara kawasan. Di Indonesia sendiri, pengaruh ekonomi China semakin besar terutama setelah disepakatinya perjanjian CAFTA. Di bidang investasi migas misalnya, investor dari China sudah mulai mengusik perusahaan-perusahaan migas AS. China telah mencatat dirinya sebagai negara dengan total investasi migas terbesar mencapai sekitar US$ 52 miliar, sedangkan AS selisih lebih rendah sekitar US$ 51 miliar. Dengan demikian, AS berusaha keras mempertahankan pasarnya sekaligus membendung pengaruh China yang lebih besar agar benar-benar tidak kehilangan pasar ekspor dan impornya.
Kedua, motif geopolitik. AS terus berusaha mengamankan kepentingan politik luar negerinya termasuk dalam bidang pertahanan dan keamanan di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik. Oleh sebab itu, Kantor Kedutaan Besar AS akan menjalankan fungsi militer dan intelijennya di Indonesia dan di negara-negara kawasan. Sejumlah kawat diplomatik yang dibongkar Wikileaks berisi tentang informasi negara tuan rumah termasuk kawat diplomatik dari Kedubes dan Konsul AS di Indonesia hanya menegaskan berjalannya fungsi itu. Aktivitas intelijen melalui kantor kedutaan besar telah diekspos oleh Sydney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 dengan laporan bertajuk “US spying on our neighbours through embassies” dan masih menjadi isu hangat hingga saat ini.
Dengan fasilitas yang belum diperbaharui saja aktivitas intelijen sangat kuat, tentu akan semakin kuat dengan ditempatkannya fasilitas militer canggih di gedung kedubes yang baru. Gedung kedubes yang baru nanti akan menjadi markas satuan pengaman laut Marine Security Guard Quarters (MSGQ) dan akan dilengkapi dengan fasilitas rahasia dan personel keamanan Secret Facility and Personnel Security Clearances. Hal ini dinyatakan dalam dokumen Department of State 2012 Design-Build Contract for US Embassy Jakarta, Indonesia, yang berbunyi: “1. Project Description (Secret Facility and Personnel Security Clearances Required) SAQMMA -12- R0061, Jakarta,
Indonesia NEC. The project will consist of design and construction services including a New Office Building (NOB) with attached Marine Security Guard Quarters (MSGQ).”
MSGQ akan menambah jumlah instalasi militer AS di Indonesia setelah Navy Medical Research Unit 2 (NAMRU 2) yang saat ini beroperasi tanpa kendali pemerintah di bawah kontrol angkatan laut AS. Ini mengindikasikan bahwa gedung kedubes akan menjadi markas militer dan intelijen AS seperti yang terlihat pada Kedubes AS di Pakistan.
Tidak hanya mengontrol Indonesia, kantor kedubes ini juga akan menjadi satelit untuk memonitor tren politik kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Sebab di saat yang hampir sama, AS membuka pangkalan militer di Darwin, Australia dengan jumlah pasukan sebesar 2.500 personel marinir yang akan dikirim bergelombang hingga 2016. Bila ditarik garis lurus dari NTT, pangkalan militer ini hanya berjarak 800 km. Konon tentara ini telah masuk ke wilayah Papua dengan membawa bendera Freeport.
Selain itu, AS semakin gerah dengan geliat kebangkitan Islam di kawasan terutama pada masyarakat Indonesia yang menunjukkan progresitas mengagumkan terhadap hasrat bersyariah. Sehingga AS berusaha menekan tren politik Islam di Indonesia dan negeri-negeri muslim sekitar untuk menjaga eksistensi ideologinya.
Setali Dua Uang
Abad silam di Batavia pernah berdiri VOC (Verenigte Oostin-dische Compagnie) sebagai simbol supremasi Belanda atas kehidupan politik dan ekonomi masyarakat Indonesia. VOC bukan sekadar badan dagang biasa, namun menjadi miniatur Negara Belanda yang memiliki supremasi global karena mendapat keistimewaan politik berupa fasilitas militer, angkatan bersenjata, hak menyatakan perang dan membuat perjanjian-perjanjian politik, memungut pajak dan mengeluarkan mata uang sendiri. VOC memiliki aset lebih dari 150 perahu dagang, 50.000 pekerja, 40 kapal perang dan angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentara.
Kini, simbol tersebut berubah wujud menjadi kantor kedutaan besar yang menjadi simbol supremasi AS yang menunjukkan besarnya intervensi, kepentingan dan misi politik AS di Indonesia. Lalu, benarkah kita telah benar-benar berdaulat?
APA KABAR CENTURY?
Telah dituliskan: Desember 26, 2013 Filed under: Artikel | Tags: Demokrasi, Korupsi Tinggalkan komentar
Pemanggilan kembali Boediono dengan kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia oleh tim pengawas DPR untuk Century pada 18 Desember mendatang sarat dengan nuansa politik. Pasalnya Boediono telah menjalani sejumlah pemeriksaan KPK terkait informasi pengucuran fasilitas pendanaan jangka pendek sebagai langkah penyelamatan Bank Century pada 2008 silam. Bila timwas ingin mengkonfirmasi ulang pertanyaan-pertanyaan senada, tentu hasil jawabannya akan sama saja. Wajar pihak Boediono menolak memenuhi undangan tersebut.
Lagipula, kasus Century telah masuk ke ranah hukum. Dan secara politik, bola Century tidak lagi berada di tangan timwas saat kasusnya dialihkan ke tangan KPK. Sehingga timwas dianggap tidak lagi memiliki kewenangan atas pemanggilan tersebut. Jika niat DPR adalah untuk menjaga konsistensi penuntasan skandal Century, harusnya DPR mendorong agar kasus ini cepat diangkat ke MK, bukan justru berjalan mundur.
Oleh karena itu, gelagat tarik-menarik kepentingan, sikut-menyikut rival-rival politik dan membangun konsolidasi sesama kawan amat kuat terendus. Dengan menarik kembali kasus Century ke ranah politik di tahun politik, tentu akan menciptakan riak-riak yang akan dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk merebut finish pemilu 2014. Apalagi posisi Boediono sebagai pihak yang dinyatakan paling bertanggung jawab atas skandal ini adalah orang nomor dua di Indonesia dan terlanjur dikesankan sebagai orang yang jujur dan tidak terlibat dalam aktivitas nepotisme. Tentu sangat mudah menggoncang rezim yang sedang berkuasa. Menjadi wajar pula delapan fraksi lain, kecuali fraksi Demokrat -ngotot memanggil Boediono.
Di sisi lain, KPK dirasa masih sungkan mengeluarkan taringnya. Tidak sulit menemukan tindak pidana korupsi pada kasus bailout Century. Fraksi partai Golkar di DPR setidaknya telah menemukan 58 pelanggaran mulai dari proses merger, fasilitas pendanaan jangka pendek hingga bailout. Begitu pula dengan kesimpangsiuran kondisi krisis tahun 2008, pembengkakan dana talangan yang seharusnya hanya Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun dan standar ambigu tentang apa yang dimaksud berdampak sistemik.
Bila ditelusuri, Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara itu hanyalah bank gurem dengan asset sebelum penyelamatan 0,06% dari total asset perbankan nasional dan dana pihak ketiga sebesar 0,05% dari total DPK perbankan nasional. Sektor riil juga tidak akan goyang mengingat debitur Bank Century terbatas. Sebelumnya BI memiliki aturan bahwa bank yang berhak mendapat dana talangan bila bank tersebut memiliki rasio kecukupan modal sebesar 8%, namun rasio itu tiba-tiba berubah sehingga Century layak menerima kucuran fasilitas pendanaan jangka pendek.
Ekonom Drajad Wibowo menjelaskan ada dua mekanisme penyelamatan bank gagal berdampak sistemik. Pertama adalah over bank assistance (OBA) atau yang biasa disebut bailout. Pengucuran dana bailout ini mensyaratkan pemegang ikut bertanggung jawab 20% dari dana yang dikeluarkan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan), sisanya ditanggung oleh LPS. Konsekuensi pilihan ini adalah para deposan tidak bisa menarik dananya. Kedua: pengambilalihan bank oleh LPS tanpa melibatkan pemegang saham namun para deposan tetap bisa menarik dananya.
Dengan menggunakan mekanisme pertama, Bank Century telah menyanggupi membayar 20% pinjaman dari LPS yang berarti Bank Century hanya butuh dana segar sebesar Rp 1,3 triliun. Mengapa akhirnya dana talangan membengkak menjadi Rp 6,7 triliun dan Bank Century pun diambil alih oleh LPS? Konon dana itu dikeluarkan untuk menyelamatkan deposito pengusaha asal Jawa Timur – Budi Sampoerna yang nilainya mencapai Rp 2 triliun di Bank Century. Pertanyaan lain pun kemudian muncul, seberapa kuat pengaruh Budi Sampoerna (alm) sehingga membuat negara mau mengeluarkan dana sedemikian besar untuk menyelamatkan dananya di bank tersebut?
Semua keganjilan itu mengerucut ke Boediono sebagai mantan Gubernur Bank Indonesia. Secara institusional, Dewan Gubernur BI secara kolektif kolegial yang harus bertanggung jawab atas kebijakan tersebut. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam kasus ini seharusnya ditarik ke meja hukum termasuk mantan Deputi Gubernur BI Siti Fajriah, mantan ketua KSSK Sri Mulyani dan keterlibatan pihak-pihak lain sehingga bisa ditemukan aktor intelektualnya. Tidak menutup kemungkinan akan melibatkan pemimpin rezim yang sedang berkuasa.
Namun KPK baru ‘berani’ menetapkan Budi Mulya -mantan Deputi Gubernur BI sebagai tersangka. Dugaan kuat karena Budi Mulya memiliki social cost lebih rendah daripada tersangka lainnya. KPK dinilai tidak menerapkan prinsip equality before the law karena bersedia melakukan pemeriksaan kepada Boediono di kantornya bukan di gedung KPK. Artinya, Boediono mendapat keistimewaan karena kapasitasnya sebagai wakil presiden.
Bahkan penetapan Boediono sebagai tersangka direncanakan menunggu proses pemilihan umum 2014 berlalu sehingga tidak mengganggu kestabilan negara menjelang berlangsungnya proses demokrasi teranyar itu. Bila demikian, maka bisa dipastikan kasus ini akan menguap pelan-pelan.
Fitrah Politik Demokrasi
Upaya penuntasan skandal Century ini tidak lebih seperti teatrikal politik yang kian menegaskan betapa buruknya wajah hukum Indonesia. Saling melempar tanggung jawab, aroma kompromistis dan negosiasi politik memperkeruh pandangan masyarakat tentang siapa aktor intelektual di balik kasus ini. Sudah menjadi fitrah berpolitik dalam frame demokrasi, raja yang sedang memimpin tidak akan mempan diadili. Kekuatan kapital, keahlian berkompromi, negosiasi dan lobi-lobi politik menjadi keahlian mutlak yang harus dimiliki untuk mendapatkan kekuasaan.
Dengan sebuah pandangan bahwa kekuasaan adalah mesin kepentingan, maka para politisi korup akan men-setting mesin itu sesuai dengan kepentingan pribadi dan partainya. Sementara kepentingan publik dijadikan justifikasi semata untuk meraih dukungan. Penetapan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan terkesan sangat mengancam perekonomian menjadi legitimasi murahan untuk melancarkan kepentingan para sponsor politik. Ini ditambah pula dengan lemahnya sistem hukum. Seharusnya hukum menjadi pihak yang independen, mengedepankan objektivitas, menjauhi politik kepentingan, tidak terjebak arus negosiasi politik, memutuskan kebenaran dan membidik tegas pihak yang semestinya bertanggung jawab. Disinilah netralitas KPK diuji. ***
http://www.analisadaily.com/news/70920/apa-kabar-century
Masa Depan Ekonomi Indonesia
Telah dituliskan: November 16, 2013 Filed under: Artikel | Tags: Ekonomi Islam, Ekonomi Nasional, International Monetary, pertumbuhan ekonomi Tinggalkan komentarS
eringnya ekonomi global mengalami koreksi yang dalam dan terus terombang-ambing diancam krisis siklis, membuat sebagian kalangan berintrospeksi terhadap sistem ekonomi kapitalisme yang digunakan saat ini, sekaligus mencari sistem alternatif lain yang stabil dan anti market failure.
Sistem ekonomi kapitalistime telah membuat ekonomi lemah secara fundamental sehingga gampang diserang krisis. Sejak abad lalu, tidak kurang dari dua puluh krisis ekonomi besar menimpa dunia dan diprediksi akan terjadi setiap delapan tahun sekali. Badai krisis ekonomi yang datang tahun 2012 lalu akan terus menyerang Eropa hingga 15 tahun ke depan. Press Realease National Institute Economic Social Research menyatakan, negara-negara Barat pada umumnya sulit mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit.
Dalam forum-forum regional maupun internasional, isu ekonomi Islam menghangat sebagai satu-satunya sistem ekonomi paling prospektif yang akan mengubah warna industri keuangan global. Hal ini salah satunya disampaikan oleh PM Inggris -David Cameron dalam World Islamic Economic Forum (WIFE) ke-9 di London, 29-31 Oktober 2013 silam bahwa Inggris tidak akan melakukan kesalahan dengan mengabaikan ekonomi syariah meski beberapa negara Eropa menolaknya. Industri keuangan Islam tumbuh 150% dalam tujuh tahun terakhir. Pasar investasi syariah diperkirakan akan melejit mencapai 1,3 triliun poundsterling tahun depan.
Cameron meyakini kesuksesan ini karena kegiatan bisnis syariah tidak menarik peruntungan lewat sistem bunga, transaksi ditopang oleh perdagangan riil dan tidak melibatkan kegiatan bisnis yang dilarang seperti perjudian dan penjualan alkohol. Kegiatan spekulasi dan transaksi masa depan juga dilarang. Oleh karena itu, Cameron berkomitmen akan mengeksplorasi masa depan London sebagai transit utama keuangan syariah di Eropa. Cameron mengatakan negara-negara Eropa lain hanya masih belum mampu mengatasi gejolak islamophobia dengan baik dalam masyarakatnya.
Di Indonesia sendiri, keuangan syariah merupakan salah satu area tercepat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan diyakini akan terus meningkat di masa mendatang. Salah satu indikasinya adalah pertumbuhan rata-rata total aset perbankan syariah mencapai 36,3% per tahun. Hanya dalam tempo satu dasawarsa, total aset perbankan syariah tumbuh sangat pesat dari Rp 1,79 triliun (2000) menjadi Rp 100 triliun (2010). Konsul jenderal RI Dubai -Masyur Pangeran menyampaikan bahwa Indonesia sangat prospektif menjadi pelaku utama keuangan syariah didukung oleh populasi muslimnya yang sangat besar.
Komprehensifitas Ekonomi Syariah
Ekonomi Islam berbeda secara fundamental dengan sistem ekonomi kapitalisme. Persoalan mendasar ekonomi dalam tinjauan Islam bukan persoalan scarcity sehingga faktor-faktor produksi digalakkan untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa (supply creates its own demand). Persoalan ekonomi saat ini disebabkan ketimpangan distribusi. Total PDB meningkat setiap tahun diikuti indeks gini ratio yang juga semakin besar menunjukkan produksi nasional terakumulasi di sebagian kecil masyarakat.
Oleh karena itu perhatian ekonomi Islam tidak sekedar pada angka-angka pertumbuhan, namun bagaimana proses distribusi barang dan jasa bisa berjalan optimal dengan berbagai mekanisme rinci sehingga barang dan jasa tersebut benar-benar sampai kepada individu-individu dalam masyarakat.
Dalam tinjauan Islam, terdapat tiga karakter dasar sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi sumber krisis. Pertama; eksistensi fiat money yang mengalami disfungsi yang seharusnya hanya sebagai alat tukar menjadi komoditas di bursa valas.
Penggunaan fiat money akan merangsang negara-negara yang berada dalam kondisi defisit untuk mencetak uang sebanyak-banyaknya dan tentu ini akan mengundang konsekuensinya sendiri. Fiat money selalu memancing ketidakstabilan yang mengakibatkan perekonomian tidak berjalan pada titik kesetimbangan karena tidak memiliki pijakan yang jelas. Kedua, aktivitas pasar-pasar finansial menciptakan ekonomi balon, mengembang lalu meledak. Oleh sebab itu pertumbuhan yang terjadi biasanya akan berputar menuju stagnasi berujung krisis. Ketiga, sistem ekonomi berbasis ribawi.
Ekonomi Islam telah menutup celah bagi ketiga faktor tersebut. Islam menggunakan kurs emas dan perak sebagai sistem moneter yang adil. Emas (dinar) dan perak (dirham) memiliki kemampuan kebal dari hantaman krisis. Ketika nilai rupiah anjlok terhadap dolar, nilai emas tetap tinggi atas dolar. Saat krisis 1997 nilai emas di Indonesia melonjak hingga 375% dalam kurun waktu tujuh bulan. Tidak hanya di Indonesia, di negeri manapun emas terbukti kebal dari krisis moneter. Di Meksiko, 1995 nilai emas meningkat 107% dalam waktu tiga bulan meskipun peso dihantam krisis. Saat krisis ribel di Rusia, emas di sana naik 307% hanya dalam kurun waktu delapan bulan.
Sistem kurs emas dan perak ini juga kebal terhadap kebijakan moneter karena ketinggian nilai instriknya, bebas fluktuasi, inflasi dan memandirikan negara yang menggunakannya. Negara yang menggunakan mata uang emas dan perak tidak akan bergantung dengan negara lain.
Justru negara lainlah yang bergantung kepadanya. Nilai mata uang negara-negara yang menggunakan fiat money sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi negara lain. Akibatnya, jika mata uang sebuah negara mengalami krisis, maka krisis itu akan menyebar ke negara lain.
Islam juga akan meninggalkan aktivitas spekulasi pasar-pasar finansial yang menjadi simbol keserakahan kapitalisme dan senantiasa memantik krisis ekonomi. Allah swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung“. (QS.Al Hasyr: 7). Sebaliknya Islam membangun kondisi bisnis yang kondusif melalui perdagangan riil sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi riil yang kuat.
Islam juga akan meninggalkan sistem ekonomi ribawi. Allah swt berfirman: “Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) itu, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS. Al Baqarah: 279)
Penutup
Ekonomi Islam tidak hanya sebatas instrumen-instrumen parsial seperti perbankan syariah, zakat, infaq-shadaqah, dsb. Ekonomi Islam merupakan bagian integral dari ideologi Islam yang penerapannya harus dilaksanakan secara komprehensif bersama sub-sistem lainnya.
Kesejahteraan bukan hanya hasil sistem ekonomi tapi juga buah dari sistem hukum, politik, sosial, dsb. Dengan kata lain, ekonomi Islam dapat diterapkan secara sempurna hanya didalam institusi Islam itu sendiri, yakni Daulah Khilafah Islam.
Fitria Osin 